Bangsa Indonesia memperingati tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu, sekalipun sebenarnya hari itu lebih tepat disebut sebagai hari kebangkitan perempuan. Kesimpulan yang saya peroleh setelah membaca buku” Gara-gara Indonesia” yang ditulis Historivator Agung Pribadi.
Jika kita mengkaji sejarah, penggagas dan peserta Kongres Wanita Indonesia tanggal 22 Desember 1928 adalah perempuan berusia 20-an, belum tergolong `ibu-ibu’, bahkan ada yang masih belasan tahun. Ketua pelaksana Kongres Perempuan saat itu RA Soejatin berusia 21 tahun. Beliau sudah aktif dalam pergerakan pemuda sejak umur 15 tahun ketika bergabung dalam Jong Java pada 1922.
Tokoh wanita lain, misalnya, Johanna Tumbuan anggota dari Jong Minahasa, berusia 18 ta hun. Sementara, SK Trimurti meninggalkan profesi guru dan aktif dalam pergerakan nasional bersama Bung Karno saat dia menginjak 20 tahun. Salah seorang yang berpidato dalam kongres, Sitti Hajinah, satu dari pengurus besar Aisyiyah, masih berusia 22 tahun. Pembicara sekaligus bintang kongres lainnya, Siti Sundari, yang juga meng ikuti Kongres Pemuda II pada 28 Oktober ta hun yang sama, kala itu berusia 23 tahun.
Dilihat dari sejarah, Indonesia jauh lebih menghargai wanita dibandingkan dunia Barat yang kini sering mendengung-dengung kan propaganda persamaan dan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Sejak pemilihan umum pertama di Indonesia pada 1955, wanita sudah mempunyai hak sama dalam ta tanan politik Indonesia. Sedangkan, bangsa di Eropa dan Amerika harus menunggu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk bisa mendapat kesempatan memilih pada pemilihan umum.
Ya, Amerika Serikat yang dikenal sebagai pelopor demokrasi baru mengizinkan wanita mengikuti pemilihan umum pada 1920. Para wanita Amerika harus menunggu selama 144 tahun untuk memiliki hak pilih setelah negara mereka mer deka pada 1776. Bahkan setelah berdiri selama 237 tahun dan sebanyak 57 kali mengadakan pemilihan presiden, dari 44 orang yang terpilih, tidak ada seorang perempuan pun menjadi presiden di Amerika. Sedangkan, Indonesia sudah pernah dipimpin presiden perempuan.
Di Inggris pada 1918, hanya wanita di atas usia 30 yang memiliki hak untuk memilih. Padahal, pria berusia 21 tahun sudah bisa mengikuti pemilihan umum. Baru sepuluh tahun kemudian hak pilih wanita di sana disamakan. Inggris sendiri pertama kali mengadakan pemilihan umum pada 1708. Artinya, perempuan di Inggris harus menunggu selama 220 tahun untuk memperoleh hak pilih sebagaimana pria.
Di Jerman yang memulai pemilihan umum pada 1708, pun baru memberi kaum perempuan mereka hak memilih pada 1918. Artinya, perempuan Jerman harus menunggu 210 tahun lamanya untuk mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Mungkin akan terlalu panjang jika dijabarkan satu per satu bagaimana perempuan di negara- negara lain tidak langsung mendapat hak pilih sejak negara mereka berdiri, tidak sebagaimana Indonesia yang langsung memberi hak setara sejak awal pemilu.
Secara historis kita terbuk ti lebih menghargai perempuan dibanding dengan kebanyakan negara di dunia. Yang menyedihkan saat ini justru hak perempuan Indonesia kembali dikekang. Perempuan yang ingin mengenakan jilbab dihambat kebebasannya menjalankan agama. Bahkan, ini terjadi salah satunya di institusi kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum.
Mengapa kita tidak belajar dari sejarah?
Tidakkah seharusnya kita malu terhadap sejarah dan para pendiri bangsa? Bagaimana mungkin kita mengabaikan kesetaraan yang selama ini diperjuangkan para pendiri bangsa? Jika pria punya hak menjalankan agamanya, demikian juga dengan wanita. Bangsa ini dibangun atas asas kesetaraan, tapi kini justru mendiskriminasi wanita dalam menjalankan keyakinannya.
Semoga saja momentum Hari Ibu kembali mengingatkan semua pihak di Tanah Air akan semangat kebersamaan antara pria dan wanita Indonesia yang dahulu kala amat membanggakan.
Oleh Asma Nadia, sumber Koran Republika, 21/12/2013/ http://www.salimah.or.id/
