Jakarta - Pengamat pemilu dari sinergi masyarakat untuk demokrasi
(SIGMA), Said Salahudin mengatakan, partai pendukung kebijakan kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) tidak layak didukung pada pemilu 2014.
"Bisa dikatakan partai tersebut telah menunjukan ketidak berpihakan
kepada rakyat. Kebijakan BLSM (bantuan langsung sementara
masuarakat_red) sebagai kompensasi kenaikan BBM telah melakukan politik
tipu-tipu kepada rakyat," kata Said kepada wartawan, di kantor Bawaslu,
Jakarta, Rabu (19/6).
Bagi Said, alasan pemerintah yang menaikan harga BBM dengan alasan
defisit APBN dianggap sebagai alasan tidak tepat. Terlebih alokasi dana
kompensasi BBM berasal dari pinjaman luar negeri.
"Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) defisitnya BBM bukan
disebabkan subsidi BBM. Melainkan karena ketidakpandaian pemerintah
dalam mengelola anggaran," urai Said.
Seperti diketahui, dalam rapat paripurna DPR beberapa hari yang lalu.
Sebanyak lima partai politik mendukung pemerintah menaikan harga BBM,
Partai Golkar, PAN, PPP, PKB dan PD. Sementara empat partai politik yang
menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM adalah PDIP, Hanura,
PKS dan Gerindra.
sumber: Triknews
http://www.pkspiyungan.org
