Jakarta
(23/5) Pemerintah didesak untuk memberikan proritas tambahan bagi
anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Berdasarkan
UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan seharusnya
minimal sebesar lima (5) Persen dari APBN di luar gaji.
Demikian dibacakan oleh Perwakilan Fraksi PKS DPR Ecky Awal Mucharram dalam Rapat Paripurna Pembacaan sikap Fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2013 di DPR, Kamis (23/5).
“Fraksi PKS memandang kebijakan anggaran kesehatan perlu mendapatkan prioritas yang juga memadai. Sebagai bentuk ketaatan kepada Undang-Undang, sekaligus juga memberikan layanan kesehatan yang maksimal kepada warga negara,” kata Ecky.
Masih berkaitan dengan Pelayanan dan Anggaran di bidang kesehatan, Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk bersungguh-sungguh untuk memastikan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
“Pelaksanaan BPJS Kesehatan adalah Per 1 Januari 2014. Karena itu Fraksi PKS berharap pemerintah menyiapkan segala elemen pendukung agar pelaksanaannya benar-benar bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Selain itu, untuk menjamin keberlangsungan SJSN dalam jangka panjang, Fraksi PKS meminta agar pelaksanaan SJSN dimasukkan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
“Kami juga mendesak kepada pemerintah untuk menyiapkan pra-kondisi implementasi SJSN, yaitu memastikan efisiensi belanja kesehatan publik dan sistem kesehatan nasional, khususnya rumah sakit dan dokter, melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat,” jelas Ecky.
Demikian dibacakan oleh Perwakilan Fraksi PKS DPR Ecky Awal Mucharram dalam Rapat Paripurna Pembacaan sikap Fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2013 di DPR, Kamis (23/5).
“Fraksi PKS memandang kebijakan anggaran kesehatan perlu mendapatkan prioritas yang juga memadai. Sebagai bentuk ketaatan kepada Undang-Undang, sekaligus juga memberikan layanan kesehatan yang maksimal kepada warga negara,” kata Ecky.
Masih berkaitan dengan Pelayanan dan Anggaran di bidang kesehatan, Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk bersungguh-sungguh untuk memastikan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
“Pelaksanaan BPJS Kesehatan adalah Per 1 Januari 2014. Karena itu Fraksi PKS berharap pemerintah menyiapkan segala elemen pendukung agar pelaksanaannya benar-benar bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Selain itu, untuk menjamin keberlangsungan SJSN dalam jangka panjang, Fraksi PKS meminta agar pelaksanaan SJSN dimasukkan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
“Kami juga mendesak kepada pemerintah untuk menyiapkan pra-kondisi implementasi SJSN, yaitu memastikan efisiensi belanja kesehatan publik dan sistem kesehatan nasional, khususnya rumah sakit dan dokter, melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat,” jelas Ecky.
