“PKS jangan sibuk kali membela dirilah. Terlalu membela diri, pertanda bersalah.”
“PKS harus ikhlas dengan ujian ini. Jangan terlalu sibuk perang opini di media massa.”
“Kader PKS tidak tahan mental. Baru segitu saja, sudah teriak-teriak.”
“Kalau tidak mau dihujat, jangan terjun ke politik dong.”
Begitulah tanggapan publik, ketika melihat PKS melawan kezaliman yang dilakukan oleh KPK dan media massa.
Salahkah PKS dengan sikap tersebut?
Tidak salah sama sekali, karena PKS telah diadili oleh publik melalui media massa. Istilah kerennya “Trial by Press”.
Media massa berkepentingan menggiring publik opini untuk menjatuhkan PKS di karenakan mereka melihat PKS sebuah partai berideologi Islam yang mempu mengusai negara di kemudian hari. Mereka takut apa yang terjadi di Mesir, dimana Ikhwanul Muslimin menguasai negara, akan terulang di Indonesia.
Mereka yang khawatir dengan naiknya ideologi Islam dalam pemerintahan adalah yang berasal dari golongan sekuler dan non-Muslim. Berbagai macam cara mereka lakukan. Setelah tidak mampu mencari kelemahan PKS, akhirnya mereka menciptakan skenario yang secara kasat mata sangat terlihat aroma konspirasi.
Untuk menjatuhkan PKS, maka mereka harus menjatuhkan kepemimpinan partai terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk melemahkan kader-kader partai.
Jadi tidak heran, mereka sering melemparkan isu-isu ambigu mengenai PKS. Isu-isu ini kemudian digarap dan ditafsirkan oleh media massa dengan berbagai bumbu.
Mari kita lihat opini-opini apa saja yang sedang diciptakan oleh media massa. Saya ambil dari “Katanya dan Fakta Kasus LHI” yang ditulis oleh Jonru.
“Katanya LHI tertangkap tangan. Faktanya yang tertangkap tangan adalah AF.”
“Katanya LHI terima suap 1 milyar. Faktanya uang 1 milyar itu belum diterima.”
“Katanya LHI terlibat kasus pencucian uang. Faktanya uang belum diterima, bagaimana bisa dicuci?”
Dan banyak lainnya lagi.
Media massa kemudian menggoreng “Katanya” ini berulang-ulang supaya berubah menjadi fakta. Inilah bentuk pengadilan oleh media massa. Tentu saja PKS berhak membela diri dan meluruskan “Katanya” dengan “Fakta”.
Nah, ketika mereka tidak mampu menjawab kembali “Fakta” tersebut, apa yang keluar dari mulut mereka adalah: “Kita tunggu saja buktinya di pengadilan.”
Namun sambil menunggu pengadilan ini, yang entah kapan dilakukan, media massa tetap melanjutkan propaganda “Katanya”.
Shingga sangat tidak adil dan zalim menyuruh PKS diam. Kalau mau PKS diam, maka media massa pun harus diam. Tunggu keputusan pengadilan.
Jadi perang opini harus di lawan opini juga. Tidak ada istilah ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan.
By: Ardi Syam - Kompasianer
“PKS harus ikhlas dengan ujian ini. Jangan terlalu sibuk perang opini di media massa.”
“Kader PKS tidak tahan mental. Baru segitu saja, sudah teriak-teriak.”
“Kalau tidak mau dihujat, jangan terjun ke politik dong.”
Begitulah tanggapan publik, ketika melihat PKS melawan kezaliman yang dilakukan oleh KPK dan media massa.
Salahkah PKS dengan sikap tersebut?
Tidak salah sama sekali, karena PKS telah diadili oleh publik melalui media massa. Istilah kerennya “Trial by Press”.
Media massa berkepentingan menggiring publik opini untuk menjatuhkan PKS di karenakan mereka melihat PKS sebuah partai berideologi Islam yang mempu mengusai negara di kemudian hari. Mereka takut apa yang terjadi di Mesir, dimana Ikhwanul Muslimin menguasai negara, akan terulang di Indonesia.
Mereka yang khawatir dengan naiknya ideologi Islam dalam pemerintahan adalah yang berasal dari golongan sekuler dan non-Muslim. Berbagai macam cara mereka lakukan. Setelah tidak mampu mencari kelemahan PKS, akhirnya mereka menciptakan skenario yang secara kasat mata sangat terlihat aroma konspirasi.
Untuk menjatuhkan PKS, maka mereka harus menjatuhkan kepemimpinan partai terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk melemahkan kader-kader partai.
Jadi tidak heran, mereka sering melemparkan isu-isu ambigu mengenai PKS. Isu-isu ini kemudian digarap dan ditafsirkan oleh media massa dengan berbagai bumbu.
Mari kita lihat opini-opini apa saja yang sedang diciptakan oleh media massa. Saya ambil dari “Katanya dan Fakta Kasus LHI” yang ditulis oleh Jonru.
“Katanya LHI tertangkap tangan. Faktanya yang tertangkap tangan adalah AF.”
“Katanya LHI terima suap 1 milyar. Faktanya uang 1 milyar itu belum diterima.”
“Katanya LHI terlibat kasus pencucian uang. Faktanya uang belum diterima, bagaimana bisa dicuci?”
Dan banyak lainnya lagi.
Media massa kemudian menggoreng “Katanya” ini berulang-ulang supaya berubah menjadi fakta. Inilah bentuk pengadilan oleh media massa. Tentu saja PKS berhak membela diri dan meluruskan “Katanya” dengan “Fakta”.
Nah, ketika mereka tidak mampu menjawab kembali “Fakta” tersebut, apa yang keluar dari mulut mereka adalah: “Kita tunggu saja buktinya di pengadilan.”
Namun sambil menunggu pengadilan ini, yang entah kapan dilakukan, media massa tetap melanjutkan propaganda “Katanya”.
Shingga sangat tidak adil dan zalim menyuruh PKS diam. Kalau mau PKS diam, maka media massa pun harus diam. Tunggu keputusan pengadilan.
Jadi perang opini harus di lawan opini juga. Tidak ada istilah ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan.
By: Ardi Syam - Kompasianer
