“Saya perlu menggarisbawahi pentingnya peran Ibu dalam faktor ketahanan pangan keluarga, maka pemerintah lewat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 sudah menegaskan di pasal 128, dikatakan bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu. Keluarga, pemerintah dan masyarakat wajib memberikan dukungan dan berpartisipasi selama proses pemberian ASI,” katanya.
Istri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu menjelaskan dalam UU Kesehatan 36/2009 juga disebutkan pihak-pihak yang menghalangi pemberian ASI akan dikenai sanksi denda Rp 100.000.000 dan kurungan. Urgensi ASI diperkuat dengan UU Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menetapkan 10 langkah sukses pemberian ASI. Salah satunya, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi setiap Ibu yang memberikan ASI bagi anaknya.
“Untuk itu saya mendorong Bapak Gubernur yang ditindaklanjuti sejak April 2010 di Gedung Sate sebagai ikon pusat pemerintahan di Jawa Barat, memiliki ruang laktasi dan tempat penitipan anak, sehingga mewajibkan setiap instansi di Jawa Barat menyediakan ruang itu. Hal ini merupakan salah satu upaya agar ibu-ibu tidak mengalami dilema di ruang umum karena tidak dapat memberikan ASI,” tuturnya.
Pentingnya ASI, tambah Netty, juga dapat dilihat dari aspek agama. ASI merupakan cairan emas yang paling berharga bagi tumbuh kembang anak. Selain itu dari aspek ekonomi, ASI juga tidak begitu menyulitkan masyarakat, sedangkan aspek psikologis, ASI dapat membangun kedekatan antara Ibu dan anak.
“Diharapkan peserta yang hadir dari organisasi perempuan dan kader PKK dapat membangun kesadaran di tengah masyarakat dengan membina dan mengedukasi masyrakat,” harapnya.
Sumber: Humas Pemprov Jawa Barat / http://www.pks.or.id/content/asi-unsur-penting-ketahanan-pangan-keluarga
