Pemprov Jabar, segera merealisasikan pelaksanaan SMA gratis di Jabar. Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, dalam rapat dengan semua pejabat di lingkungan Pemprov Jabar beberapa waktu lalu menekankan pada semua pejabat agar segera menyelesaikan masalah SMA gatis dengan semua kabupaten/kota.
''Karena kan SMA gratis ini, program nasional. Indonesia secara nasional baru bisa menuntaskan pendidikan SMA 100 persen, pada 2040. Tapi, kalau digratiskan bisa direduksi waktunya jadi 2020,'' ujar Heryawan kepada wartawan akhir pekan lalu.
Menurut Heryawan, Pemprov Jabar memiliki rencana untuk membebaskan SPP ditingkat SMA dengan syarat semua kabupaten/kota sepakat. Alasannya, anggaran untuk menggratiskan SMA tersebut, berasal dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
"Namun, membebaskan SPP bukan berarti masyarakat tak boleh membayar. Kalau ada masyarakat mampu yang mau membantu, diperbolehkan."
Dari hasil penelitian pihaknya, kata Heryawan, sebenarnya anggaran Rp 1,2 juta dari pemerintah pusat dan provinsi, sudah cukup untuk menggratiskan SMA. Karena, di kabupaten uang iuran pendidikannya ada yang hanya Rp 50 ribu perbulan. ''Dengan anggaran Rp 1,2 juta pertahun, kan sudah gede,'' katanya.
Sekarang, kata dia, bebannya berada di kota karena di kota iuran pendidikannya mencapai Rp 250 ribu perbulan. Ini, harus diseleraskan. Untuk menyeleraskannya, harus ada pemahaman dengan kabupaten/kota dan ternyata tak mudah.
''Untuk program SMA gratis di 2014, Pemprov Jabar sudah menganggarkan Rp 600 miliar untuk mengcover 1,3 juta siswa,'' katanya.
Dana dari provinsi, kata dia, sebenarnya sudah turun dan dibayarkan mulai Juli, Agustus, September, dan Oktober. Pemprov Jabar, akan secara bertahap dalam 5 tahun mengalokasikan dana untuk program SMA gratis ini.
''Kami bertekad untuk meningkatkan partisipasi pendidikan SMA. Masyarakat di semua kabupaten/kota, minimal semuanya harus tamat SMA,'' katanya.
''Karena kan SMA gratis ini, program nasional. Indonesia secara nasional baru bisa menuntaskan pendidikan SMA 100 persen, pada 2040. Tapi, kalau digratiskan bisa direduksi waktunya jadi 2020,'' ujar Heryawan kepada wartawan akhir pekan lalu.
Menurut Heryawan, Pemprov Jabar memiliki rencana untuk membebaskan SPP ditingkat SMA dengan syarat semua kabupaten/kota sepakat. Alasannya, anggaran untuk menggratiskan SMA tersebut, berasal dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
"Namun, membebaskan SPP bukan berarti masyarakat tak boleh membayar. Kalau ada masyarakat mampu yang mau membantu, diperbolehkan."
Dari hasil penelitian pihaknya, kata Heryawan, sebenarnya anggaran Rp 1,2 juta dari pemerintah pusat dan provinsi, sudah cukup untuk menggratiskan SMA. Karena, di kabupaten uang iuran pendidikannya ada yang hanya Rp 50 ribu perbulan. ''Dengan anggaran Rp 1,2 juta pertahun, kan sudah gede,'' katanya.
Sekarang, kata dia, bebannya berada di kota karena di kota iuran pendidikannya mencapai Rp 250 ribu perbulan. Ini, harus diseleraskan. Untuk menyeleraskannya, harus ada pemahaman dengan kabupaten/kota dan ternyata tak mudah.
''Untuk program SMA gratis di 2014, Pemprov Jabar sudah menganggarkan Rp 600 miliar untuk mengcover 1,3 juta siswa,'' katanya.
Dana dari provinsi, kata dia, sebenarnya sudah turun dan dibayarkan mulai Juli, Agustus, September, dan Oktober. Pemprov Jabar, akan secara bertahap dalam 5 tahun mengalokasikan dana untuk program SMA gratis ini.
''Kami bertekad untuk meningkatkan partisipasi pendidikan SMA. Masyarakat di semua kabupaten/kota, minimal semuanya harus tamat SMA,'' katanya.
