Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR menyambut baik
sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal perkembangan terakhir
di Mesir dan penegasan dukungan kemerdekaan RI atas negara Palestina.
Sikap presiden itu tercermin lewat pidato kenegaraan menyambut Hari
Proklamasi RI ke-68 di Sidang Paripurna DPR, MPR dan DPD, Jumat pagi
(16/8).
Ketua Fraksi PKS, Muhammad Hidayat Nur Wahid, menegaskan, sikap Presiden harus ditindaklanjuti dengan kiprah RI di dunia internasional dan inisiatif yang lebih kuat untuk semakin cepatnya solusi atas masalah kemanusiaan dan pencideraan demokrasi yang terjadi di Mesir.
Hidayat berpendapat, Indonesia bisa berbuat lebih jauh daripada sekadar menyampaikan keprihatinan mendalam. Di Mesir telah terjadi pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan belasan ribu warga sipil terluka dan meninggal dunia. Di atas itu, terjadi kudeta militer yang memberangus demokrasi di sana. Sebagai salah satu negara besar di dunia dan Asia khususnya, Indonesia bisa menyampaikan inisiatif ke PBB untuk turun tangan lebih jauh atas proses pencideraan demokrasi lewat kudeta pemerintahan yang sah di Mesir hingga menimbulkan penolakan massal dari rakyat Mesir belakangan ini.
"Sesuatu yang harus lebih cepat diatasi adalah jatuhnya korban sipil yang tidak sedikit dalam upaya mengembalikan prinsip demokrasi dengan menentang kudeta," ujar Hidayat lewat pernyataan tertulis.
Fraksi PKS, tutur Hidayat, akan terus mendorong pemerintah menggalang kerjasama internasional, utamanya lewat PBB dan Organisasi Konferensi Islam (OKI), untuk segera mengakhiri krisis kemanusiaan dan demokrasi di Mesir sehingga rakyat Mesir bisa bebas menentukan pilihan masa depannya, termasuk menentukan pemimpin mereka secara bebas seperti bangsa-bangsa dengan asas demokrasi lainnya di dunia.
Ketua Fraksi PKS, Muhammad Hidayat Nur Wahid, menegaskan, sikap Presiden harus ditindaklanjuti dengan kiprah RI di dunia internasional dan inisiatif yang lebih kuat untuk semakin cepatnya solusi atas masalah kemanusiaan dan pencideraan demokrasi yang terjadi di Mesir.
Hidayat berpendapat, Indonesia bisa berbuat lebih jauh daripada sekadar menyampaikan keprihatinan mendalam. Di Mesir telah terjadi pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan belasan ribu warga sipil terluka dan meninggal dunia. Di atas itu, terjadi kudeta militer yang memberangus demokrasi di sana. Sebagai salah satu negara besar di dunia dan Asia khususnya, Indonesia bisa menyampaikan inisiatif ke PBB untuk turun tangan lebih jauh atas proses pencideraan demokrasi lewat kudeta pemerintahan yang sah di Mesir hingga menimbulkan penolakan massal dari rakyat Mesir belakangan ini.
"Sesuatu yang harus lebih cepat diatasi adalah jatuhnya korban sipil yang tidak sedikit dalam upaya mengembalikan prinsip demokrasi dengan menentang kudeta," ujar Hidayat lewat pernyataan tertulis.
Fraksi PKS, tutur Hidayat, akan terus mendorong pemerintah menggalang kerjasama internasional, utamanya lewat PBB dan Organisasi Konferensi Islam (OKI), untuk segera mengakhiri krisis kemanusiaan dan demokrasi di Mesir sehingga rakyat Mesir bisa bebas menentukan pilihan masa depannya, termasuk menentukan pemimpin mereka secara bebas seperti bangsa-bangsa dengan asas demokrasi lainnya di dunia.
Sumber : http://internasional.rmol.co
