Penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM pemerintah mendapat
dukungan dari berbagai kalangan. Salah satu tokoh yang juga menolak
kenaikan BBM adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Din
mengomentari soal kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar
Minyak (BBM) subsidi. Lalu juga soal bantuan langsung sementara
masyarakat (Balsem) yang dinilai politis.
Sebagaimana dilansir dalam detik.com, Rabu (12/6/2013). Din
mengungkapkan bahwa "Kami menganggap kebijakan itu sebagai kebijakan
yang tidak bijak,"
"Karena pelaksanaan dari Balsem, pertama tidak akan menyelesaikan
masalah bagi masyarakat itu sendiri. Karena uang yang diberikan itu akan
habis begitu saja. Kebijakan itu ibarat memberi ikan, bukan memberi
kail, apalagi di tengah kbijakan yang akan dikeluarkan itu belum jelas,
belum pasti, sementara harga-harga sudah naik," paparnya.
Lebih jauh, Din menjelaskan 'Balsem' patut dicurigai. Mengapa? Karena
menurutnya kebijakan ini bermuatan politik menjelang pemilu.
"Kegiatan ini (Balsem) bermuatan politik, karena selalu diadakan
menjelang pemilu, jadi diharapkan rakyat akan menerima dan memberikan
simpati-simpati atau balas budi," ungkapnya.
Bagi-bagi uang dalam program 'Balsem' ini disesalkan Din karena tidak
dilakukan sejak dahulu. Jika mendekati Pemilu sudah pasti akan banyak
menimbulkan spekulasi.
"Kenapa tidak dari dulu-dulu atau nanti setelah Pemilu, maka sangat
wajar apabila ada yang mencurigai dan apalagi saya diyakinkan oleh
informasi yang beredar bahwa dana yang akan dipakai sekian triliun untuk
Balsem ini adalah dari bantuan asing," paparnya.
"Apalagi kebijakan Balsem ini pelaksanaannya sering tidak beres dan
apalagi nominalnya membingungkan, katanya angka kemiskinan rakyat miskin
di negeri ini hanya 29 juta, tetapi mengapa diberikan bantuan tunai
semacam ini kepada rakyat sampai 70 juta yang dianggap orang miskin,
jadi mana yang dianggap angka kemiskinan?" tutup Din.
[detik/islamedia]
[detik/islamedia]
http://www.pkspiyungan.org/
