Desakan dari Partai Demokrat agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
keluar dari koalisi langsung mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi PKS
Hidayat Nur Wahid.
Hidayat menegaskan bahwa posisi PKS bukan
sebagai bawahan Partai Demokrat. Karenanya, Demokrat tak bisa menyuruh
PKS untuk mundur dari sekretariat gabungan (setgab) partai koalisi
pendukung pemerintah.
“PKS bukan bawahan Demokrat, bukan cabangnya
Demokrat. Aneh kalau Demokrat suruh-suruh PKS,” kata Ketua Fraksi DPR
PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa
(11/6).
PKS, ujar dia, tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat.
Tetapi PKS merupakan bagian dari partai yang mendukung pemerintahan
Susilo Bambang Yudoyono dalam koalisi setgab.
Bila kemudian
Demokrat mempersilakan PKS untuk memasang bendera partai saat pembagian
bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), menurut Hidayat itu adalah
hal yang aneh.
Karena, hingga saat ini sikap PKS tetap menolak
kenaikan BBM. Juga tidak menyepakati bentuk kompensasi apa pun atas
kenaikan harga BBM. Dengan begitu, lanjutnya, Demokrat tidak perlu
mengatur-atur atau menyuruh PKS melakukan hal ini dan itu.
Harusnya,
lanjut Hidayat, dalam alam demokrasi sekarang ini Partai Demokrat bisa
berdebat dengan PKS menggunakan forum yang ada. Bukan saling menuduh dan
menyuruh. Apalagi melontarkan isu bahwa PKS menolak kenaikan BBM,
tetapi malah mendukung kenaikan harga daging sapi.
Menurut Hidayat, isu tersebut menyesatkan. Karena harga daging sapi tidak ada hubungannya dengan PKS dan Kementan.
“Harga
daging sapi itu naik atau turunn nya terkait Kemendag. Mendag sekarang
itu menteri yang digadang-gadang oleh partai yang lain untuk jadi capres
nya,” ujarnya.
Hidayat berharap Demokrat bisa bersikap dewasa dan
tidak menunjukkan sikap otoriter. PKS, menurutnya akan segera
menentukan sikap dalam oposisi.
“Posisinya, kami menolak kenaikan
BBM, tapi apakah kami tetap di koalisi atau tidak itu keputusan majelis
syuro berikutnya,” jelas dia. (is/mf/rol)
