Sejak dibentuk KPK memang menjadi pusat perhatian. Lembaga satu ini
sangat diharapkan mampu memerangi korupsi yang sudah mendarah daging di
bumi nusantara sejak masa Orba. Lembaga yang super body dan jelasnya
akan menghantam setiap oknum yang korupsi. Hati-hati..
Jelas
korupsi adalah musuh kita bersama, meskipun secara sadar atau tidak,
mungkin kita juga pernah melakukannya dalam keseharian kita. Karena
korupsi itu tidak hanya yang besar saja melainkan mulai dari hal yang
kecil, misalnya mencontek ketika ulangan, mentilap kembalian uang
sekolah yang diberi kan oleh orang tua kita, dll.
Namun saat ini
saya tidak membahas contoh-contoh korupsi yang kecil ini. Namun korupsi
yang sedang terjadi sekarang dan merugikan negeri ini.
Masyarakat
menunggu kerja-kerja KPK dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang
merugikan negeri ini. Namun belakangan ini kinerja KPK sudah mulai
tampak tidak jelas . Perlu dipertanyakan??
Saat ini KPK lagi
gesit-gesitnya membongkar kasus suap impor daging sapi terkait dengan
LHI mantan presiden PKS. Yang tidak merugikan uang negara. LHI dituduh
ketangkap tangan menerima suap padahal faktanya LHI ditangkap KPK di
kantor DPP PKS saat sedang rapat. Kapan disuapnya bung??? Kemudian uang
itu belum sampai juga ke tangan LHI. Anehkan KPK…
Kemudian yang
lebih membingungkan lagi, LHI dituduh melakukan pencucian uang. Ini mah
uang belum dapat, bagaimana mau dicuci?? Logika saja lah… kapan LHI
merugikan negara?? Hanya KPK yang tahu (meminjam statement Fahri
Hamzah)
Sedangkan KPK melempem pada kasus-kasus korupsi yang
lebih besar dan jelas-jelas merugikan negara hingga milyaran rupiah.
Kasus yang sudah 3 tahun lamanya belum juga selesai hingga saat ini.
Namun
sebagai rakyat Indonesia kita harus tetap mendukung KPK dan memback-up
penuh agar tahun ini mampu menyelesaikan kasus –kasus yang sangat
merugikan negara diantaranya :
1. Kasus Century yang merampok negara 6,7 triliun,
2. Kasus Hambalang yang juga mencuri dari negara sekitar 2,3 triliun,
3. Kasus Simulator SIM yang merugikan negara 121 milyar rupiah.
Untuk
menuntaskan kasus-kasus besar ini pimpinan KPK (Johan Budi cs) di
beri subsidi oleh negara Rp.63-70 jt/orng/bulan sesuai PP no 36/2009.
Oleh sebab itu jangan hanya berfokus dan menikmati angin segar media
dari kasus ecek-ecek tapi seksi mengenai suap kuota impor daging sapi
ini. Yang jumlah kerugian negara 0 (nol) rupiah.
Terlihat KPK
Sungguh tidak profesional. Ibarat nenek yang dihukum 3 bulan karena
mencuri cabe, sementara mereka yang menipu milyaran dan triliunan
malah cuma sekedar nampang nama di lembaga pemasyarakatan.
Hukum
adalah pilar penting negara, bersama ekonomi kerakyatan, pendidikan dan
pelayanan kesehatan. Jika hukum kita terus saja tajam ke bawah dan
tumpul ke atas, maka hal itu akan terus memicu pelanggaran. Maka kapan
negara ini akan terbebas dari korupsi. Jika lembaga pemberantasannya
saja masih tebang pilih.
Saya percaya bahwa bangsa Indonesia ini semakin mantap dengan KPK yang Profesional, Bersih, dan Hebat .
Ayo, KPK! Kamu Bisa…
Yang Semangat ya.. karena “Brani JUJUR itu HEBAT”
