PKS Ajak Nuni - Zaiful Gotong Royong Bangun Lamtim

Lampung Timur – Mari kesampingkan perbedaan, bersatu dalam keberagaman. Ikat pemikiran, moralitas, dan aksi nyata dalam berkhidmat untuk rakyat. Demikian disampaikan Nur Fauzan, Ketua PKS Lampung Timur, Rabu 17 Februari 2016.

Lebih lanjut Fauzan menambahkan, PKS berkomitmen siap mengawal pemerintahan yang dipimpin Nuni dan Zaiful tersebut.
“PKS siap bergotong royong membangun Lampung Timur lebih maju dan makmur,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPD PKS Lampung Timur Jl. Lintas Sumatera Kecamatan Way Jepara.

Proses panjang rangkaian Pilkada Kabupaten/Kota serentak di Indonesia telah berakhir. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih, Chusnunia Chalim dan Zaiful Bukhori resmi dilantik oleh Gubernur Lampung bersama dengan kepala daerah terpilih dari kabupaten/kota yang lain.

Dalam kesempatan itu pula Fauzan menutup dengan ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terlantik, serta mengingatkan untuk memenuhi janji-janjinya saat kampanye.[]

Sumber : http://www.pkslamtim.com/2016/02/pks-ajak-nuni-zaiful-gotong-royong.html#ixzz40TyQMSfr

Mufti Salim: KMGP Film Menginspirasi

Tak disangka film Ketika Mas Gagah Pergi (KMGP) yang diputar khusus pada hari minggu (14/2) di theatre 1 dan 4 XXI Mall Boemi Kedaton mendapat animo yang bagus dari masyarakat Lampung khususnya para pecinta film.

Hal ini terlihat dari antrian yang mengular ketika pintu masuk dan pintu keluar dikedua theatre tersebut dibuka. Dari 397 kursi yang tersedia semuanya habis terjual.

Menurut salah seorang penonton KMGP yang diwawancarai selepas pemutaran film, Ahmad Mufti Salim, dirinya menuturkan bahwa

dengan menonton film tersebut banyak inspirasi yang didapatkan. “Inspirasi tersebut diantaranya hidup harus siap untuk berubah, berubah ke arah yang lebih baik, move on,” tutur Mufti.
Mufti yang juga Ketua PKS Lampung inipun menambahkan tentang inspirasi yang lain yakni kalau kita belum memahami kebaikan minimal kita menghargai dahulu.

Selain itu, Mufti mengungkapkan ada hal yang unik dalam film tersebut yaitu mengenai aktivitas dakwah yang tak lazim dan dilakukan di atas bus. “Ada hal unik, suatu yang belum pernah ada, yaitu dakwah di dalam bus, biasanya dakwah di masjid, di tempat talim, nah justru di film tersebut ada sekuel dimana dakwah dilakukan di atas bus sarat penumpang,” ungkap anggota Komisi V DPRD Lampung.

“Dari dakwah itu akhirnya hidayah datang justru dalam bus itu,” pungkas Mufti.

 http://pkslampung.com/2016/02/14/mufti-salim-kmgp-film-menginspirasi/

Muslimah PKS Lampung Kunjungi Perempuan Pejuang 45

LAMPUNG (12/12) – Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS Lampung menyambut Hari Ibu dengan melaksanakan anjang sana kepada salah satu perempuan pejuang 45, Cicih Djoewarsih, Sabtu (12/12).

Ketua BPKK PKS Lampung, Tri Sakti Wijayana mengatakan kegiatan anjang sana kepada perempuan-perempuan inspiratif ini bertujuan untuk menggali peran-peran strategis perempuan di segala lingkup.

“Setelah menggali peran-peran strategisnya baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, kemudian menyerap intisari nilai-nilai atas apa yang dikerjakan wanita-wanita inspiratif tersebut. Kemudian mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada kehidupan kader dan konstituen PKS,” terang Tri.          
                            
Cicih Djoewarsih dipilih menjadi tokoh yang dikunjungi karena dinilai telah banyak berkiprah dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Di usianya yang telah memasuki 86 tahun, Cicih masih lancar menceritakan perjuangannya merebut kemerdekaan Indonesia.

“Memulai perjuangannya dari usia 14 tahun, Bu Cicih menjadi protokoler Bung Karno. Bahkan meski beliau perempuan, ia tak segan mengangkat senjata dalam perang gerilya melawan penjajah,” tutur Tri menceritakan perjuangan Cicih.

Tak hanya tentang perjuangan merebut kemeredekaan, Cicih pun menginspirasi lewat perannya sebagai seorang istri dan ibu.

“Meski perempuan dapat mengerjakan pekerjaan yang tak bisa dikerjakan oleh laki-laki, atau istri lebih pintar dari suami, lebih mampu dari suami, atau bahkan lebih punya uang dari suami, jangan merasa lebih hebat dari suami, karena suami itu imamnya istri,” pesan Cicih.

Ibu sebelas anak ini juga berpesan agar para perempuan Indonesia menjadi pribadi yang pintar, kuat, dan mandiri sehingga tak bergantung pada orang lain.

“Namun jangan lupa kodrat kita sebagai wanita yakni berperan sebagai istri dan seorang ibu. Didiklah anak dengan hati-hati, dengan memperhatikan budi pekerti," pungkas Cicih yang masih memiliki ikatan kekerabatan dengan Jendral Ahmad Yani.

Keterangan Foto: Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS Lampung menyambut Hari Ibu dengan melaksanakan anjang sana kepada salah satu perempuan pejuang 45, Cicih Djoewarsih, Sabtu (12/12).

Sumber: Humas PKS Lampung  /  http://www.pks.or.id/

Junaidi: Separatisme Bukti Kegagalan Aplikasi 4 Pilar

LAMPUNG TIMUR – Separatisme atau upaya-upaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu bukti kegagalan dalam mengaplikasikan 4 pilar bernegara.
“Kegagalan kita dalam mengaplikasikan 4 pilar bernegara bisa menimbulkan permasalahan yang serius seperti pemisahan diri dari NKRI. Ini tentu berbahaya,” ujar anggota DPR/MPR RI asal Lampung Ahmad Junaidi Auly dalam Sosialisasi 4 Pilar Bernegara di Way Jepara, Lampung Timur (5/12/2015).

Menurut Jun yang baru dilantik sebagai anggota MPR RI hasil pergantian antar waktu pada 1 Desember lalu, potensi perpecahan dalam negara dengan keragaman seperti Indonesia sangat besar. Semangat kedaerahan harus bisa dikelola dengan baik dalam bingkai kesatuan NKRI.

Jun memberi contoh kisruh Freeport. Pemerintah harus sangat berhati-hati untuk mengambil langkah agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari Papua.

“Jangan sampai isu Freeport ini hanya dimunculkan semata untuk menimbulkan kegaduhan dan justru dimanfaatkan kalangan separatis seperti OPM untuk berlepas diri dari NKRI,” himbau Jun dalam acara yang dimoderatori anggota FPKS DPRD Lampung Murdiansyah Mulkan ini.

Sedangkan pembicara lain mantan anggota DPR/MPR RI 1999 – 2004 Abdul Roqib juga menegaskan fungsi dan kedudukan 4 pilar sebagai sokoguru bernegara. “Kita bisa bayangkan rumah Indonesia ini jika tanpa pilar, akan ambruk,” ujar Roqib. [sumber : http://pkslampung.com/2015/12/05/junaidi-separatisme-bukti-kegagalan-aplikasi-4-pilar/ ]

Kader PKS Harus Bermanfaat dalam Menyebarkan Informasi

TARAKAN (4/12) – Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus dapat berperan besar dan bermanfaat dalam menyampaikan informasi. Sehingga berita-berita, terutama terkait partai, tersampaikan dengan baik dan mudah diterima masyarakat.

Ketua Bidang Humas DPP PKS, Dedi Supriadi menyampaikan hal ini saat mengisi Pelatihan Humas di Room Meeting II Kantor DPD PKS Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat (4/12/2015).

“Apa yang Saudara ketahui tentang Humas? Seorang kader PKS sangat perlu mengenal, bahkan semakin memahami pentingnya peran Humas dalam kepartaian. Karena setiap kader adalah Humas bagi partai,” kata Dedi.

Dedi mengungkapkan Humas merupakan ladang besar dalam dakwah. Oleh karena, Humas berada pada baris terdepan dalam jamaah, baik sebagai corong informasi maupun menjaga image partai.

“Humas ini merupakan ladang besar dalam dakwah. Inilah waktunya kita bisa berperan lebih besar dalam memaksimalkan dakwah,” ujar Dedi.

Dedi Supriadi hadir di Tarakan dalam agenda silaturahim Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Al Jufri bersama kader-kader PKS di Kalimantan Utara. Tampak, pelatihan humas dipenuhi kader-kader PKS dari berbagai daerah se-Tarakan.
Keterangan Foto: Ketua Bidang Humas DPP PKS, Dedi Supriadi saat mengisi Pelatihan Humas di Room Meeting II Kantor DPD PKS Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat (4/12/2015).

HNW: Pilih Pemimpin yang Peduli Pendidikan Rakyat

SRAGEN (03/12) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap pemilihan kepala daerah seperti di Sragen, menjadi momen untuk memilih pemimpin-pemimpin yang peduli dengan pendidikan rakyatnya.
“Semoga hadirnya pemimpin yang peduli dengan pendidikan rakyatnya, mampu menjadikan daerah itu menjadi maju dan unggul,” kata Hidayat dalam silaturahim bersama tokoh dan aktivis pendidikan se-Kabupaten Sragen di RM Dou Dugi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu (2/12/2015).

Hidayat mengatakan tujuan pendidikan nasional jika dapat diimplementasikan dengan baik akan mampu mengatasi berbagai macam situasi darurat di Indonesia. Seperti darurat narkoba, korupsi, kejahatan pada anak-anak dan perempuan, akhlaq mulia, serta darurat AIDS.

“Tujuan pendidikan nasional yang jelas tertuang dalam UUD Pasal 31 ayat 3, 4, dan 5, jika dilaksanakan akan menghadirkan anak-anak bangsa yang luar biasa bagus, hebat, dan berkualitas. Bukan generasi yang makin jauh dari jati diri bangsa, menjauhkan generasi bangsa dari bangsa-bangsa yang abmoral dan kriminal,” ujarnya.

Hidayat menegaskan komitmen kuat pemerintah, guru-guru, dan aktivis dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia, akan menghadirkan kebangkitan dan kejayaan. Komitmen kuat serta implementasi yang baik dapat mengubah kondisi bangsa yang terjajah dan terkalahkan, menjadi suatu bangsa yang unggul.

“Komitmen kuat ini pernah dicontohkan oleh Negara Jepang. Setelah Jepang dikalahkan oleh Sekutu, saat itu mereka nyaris luluh lantak akibat Perang Dunia II. Namun, Kaisar Jepang saat itu justru bertanya kepada Jenderal Angkatan Perang-nya tentang berapa jumlah guru yang masih tersisa?” ujar Hidayat.

Dengan jumlah guru yang tersisa, lanjut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini, maka Jepang membuat sistem pendidikan yang mampu mengangkat bangsanya menjadi unggul kembali. Hal ini dibuktikan 20 tahun kemudian, Jepang berhasil menjadi bangsa yang maju, beradab, dan berbudaya.

“Perhatian Kaisar terhadap pendidikan itu pula yang membuat Jepang tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang hasil produksinya mampu membanjiri pasar Amerika, yang justru dahulu mengalahkan Jepang,” tuturnya.
9 Desember 2015 Kabupaten Sragen akan menggelar Pilkada yang diikuti empat pasangan. PKS bersama Gerindra mendukung pasangan nomor 3, Yuni-Dedy. Tiga pasangan lainnya adalah Sugiyamto dan Joko Saptono (PDIP dan Partai Demokrat), Jaka Sumanta dan Surojogo (PKB dan PAN), serta Agus Fatchur Rahman dan Djoko Suprapto (Partai Golkar dan PPP).

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam silaturahim bersama tokoh dan aktivis pendidikan se-Kabupaten Sragen di RM Dou Dugi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu (2/12/2015).

Legislator PKS: Tidak Ada Jaminan Indonesia Bebas dari Ancaman Krisis

JAKARTA (9/7) – Anggota Legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Yunani saat ini bisa menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Indonesia, khususnya dalam pengelolaan rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Abdul Kharis saat ditemui di Kompleks Senayan, DPR RI, pada Kamis (9/7).

"Utang luar negeri Yunani sangat fantastis yakni sebesar 360 miliar euro, atau sekitar Rp5.345 triliun. Rasio utangnya pun terhadap produk domestik bruto Yunani sangat berbahaya, yaitu lebih dari 100 persen. Jika dibandingkan dengan rasio utang pemerintah Indonesia dimana masih berada pada kisaran 25 persen terhadap PDB, potensi untuk default atau gagal bayar utang masih aman. Walaupun demikian, rendahnya rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tersebut bukan jaminan bahwa Indonesia terbebas dari ancaman krisis," kata legislator yang duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan tersebut.

Abdul Kharis menambahkan bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut, utang yang dikelola Pemerintah Indonesia haruslah dikelola secara prudent dan ditujukan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Selain itu, ke depan Indonesia juga harus mampu beralih ke manufaktur, sebab harga komoditas sangat terpengaruh oleh keadaan ekonomi global.

"Sebagai contoh, akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi oleh mitra-mitra dagang yang penting, performa ekspor Indonesia telah melemah sejalan dengan kondisi global. Di kuartal 1 tahun 2015, ekspor Indonesia jatuh 11,7% (yoy) menjadi 39,1 miliar dollar AS," kata legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V yang meliputi Sukoharjo, Solo, Boyolali, dan Klaten tersebut.

Sebagaimana diketahui, krisis Yunani berawal dari pengelolaan utang yang tidak prudent atau bijak. Salah satunya adalah pemerintah Yunani menanggung besarnya pembiayaan jaminan sosial yang diambil dari utang tersebut. Jika utang digunakan untuk kegiatan non-produktif, seperti subsidi atau jaminan sosial, menurut Abdul Kharis, tidak akan menghasilkan keuntungan atau untuk kegiatan re-financing atau pendanaan kembali.

"Di sisi lain, sumber daya ekonomi Yunani tidaklah banyak. Yunani mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama. Selain nilai tambahnya yang kecil, ketika ekonomi global melambat pengaruhnya akan sangat signifikan," tambahnya.

Data keuangan Yunani mencatat bahwa pada triwulan I-2015, PDB Yunani tercatat sebesar 241,72 miliar dollar AS dengan pertumbuhan ekonomi 0,20 persen jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, PDB per kapita Yunani sebesar 18.146,3 dollar AS, dengan tingkat pengangguran 25,6 persen,

"Berdasarkan hal tersebut, tidak ada contoh yang menunjukkan bahwa jika rasio utang sebuah negara dianggap aman terhadap PDB-nya, maka negara tersebut aman dari krisis. Hal tersebut lebih tergantung pada urusan pengelolaannya," Tutup Abdul Kharis Almasyhari yang meraih gelar doktoralnya dari Universitas Sebelas Maret Surakarta bidang BUMN Non-Keuangan ini. Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

DPR: Biaya Haji Seharusnya Bisa Lebih Murah Lagi

 

JAKARTA (8/7) - Turunnya ongkos naik haji 2015 hingga 502 dolar AS cukup melegakan masyarakat. Namun sebenarnya biaya haji ini masih bisa ditekan lebih rendah lagi lewat penghematan biaya katering, penginapan, dan optimalisasi bunga atau bagi hasil dari dana nasabah.

Hal tersebut menjadi fokus Talkshow“Dinamika Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2015” yang berlangsung di Planet Haji Umrah (PHU) Thamrin City 3A, Jakarta, Rabu (8/7). Talkshow ini mendatangkan narasumber Anggota Komisi VIII DPR RI, Fikri Faqih. Hadir pula koordinator Planet Haji Umrah, Teguh Iman Perdana serta para pengusaha biro jasa dan barang haji

Anggota DPR asal Fraksi PKS ini membeberkan skema bagaimana ongkos haji ini sebenarnya masih bisa turun lagi. “Awalnya pemerintah lewat Kementrian Agama hanya mengusulkan penurunan sebesar US$20. Kita di Komisi VII merasa angka itu terlalu kecil, sehingga kita sisir biaya apa saja yang bisa dipotong,” jelas pria asal Kabupaten Tegal ini.

Faktor terbesar pengurangan ongkos haji, kata dia, adalah dari komponen biaya penerbangan. Selama ini ada dua maskapai yang terlibat dalam penerbangan haji.Yakni maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabia. Namun sayangnya komponen besar ongkos haji ini tak pernah diaudit. “Ketika kita panggil pihak maskapai, ternyata bisa dipotong sangat banyak,” cetus Fikri.

Kalau pembahasan di DPR masih punya waktu lebih, Fikri yakin penghematan ongkos naik haji akan jauh lebih banyak. Terutama dari biaya katering dan penginapan. Sehingga biaya pun bisa diturunkan lagi.

Misalnya, masalah katering. Saat Komisi VIII mencek biaya katering mencapai 12 real per porsi makan. Namun ternyata ketika sampai ke jamaah, kualitas, dan kuantitas makanannya seharga 5 sampai 7 real. “Ini karena sudah jatuh sampai tangan kesekian,” kata dia prihatin.

Karena itu Fikri yakin ongkos naik haji pada tahun 2016 akan bisa turun lebih rendah lagi. Apalagi bila pemerintah berhasil melobi ketua Muasasa untuk menurunkan ongkos haji selama di Saudi. Menurutnya pemerintah bisa dengan mudah melobi, karena Ketua Muasasa saat ini, Syeikh Mustofa Damanhuri adalah warga Saudi yang kebetulan lahir di Tegal, Jawa Tengah. 

Fikri menambahkan bahwa berbagai masukan dari masyarakat terutama terkait penurunan biaya haji akan dimasukkan dalam revisi undang-undang terkait haji dan umrah. Dia juga meminta agar berbagai elemen masyarakat giat mengadakan edukasi terhadap calon jamaah haji dan umrah. Agar beberapa kejadian masyarakat yang tertipu dengan travel haji umrah abal-abal bisa terus ditekan.

Edukasi Haji

Sementara itu dalam sambutannya koordinator Planet Haji Umrah, Teguh Iman menjelaskan bahwa talkshow ini merupakan bagian dari edukasi terhadap masyarakat dan biro travel haji umrah agar lebih memahami problematika penyelenggaraan ibadah tersebut. Selain itu pihaknya juga ingin menawarkan sebuah konsep layanan baru di bidang haji dan umrah.

“Salah satu tujuan adanya Planet Haji Umrah di Thamrin City lantai 3A ini untuk mengedukasi dan memudahkan masyarakat yang hendak berangkat haji dan umrah. Para biro travel haji, pedagang penyedia kebutuhan dan oleh-oleh haji disatukan dalam konsep one stop service di pusat grosir strategis ini,” terang dia.

Konsep ini diklaimnya merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. “Para calon jamaah bisa langsung belanja kebutuhan haji dan umrah, mulai dari pemilihan biro travelnya hingga pernak pernik perlengkapannya di satu tempat,” kata Teguh.

Planet Haji Umrah ini sendiri terletak di pusat grosir Thamrin City lantai 3A jalan KH Mas Mansyur. Lokasinya yang mudah diakses dengan angkutan umum termasuk kereta komuter, menjadikan pusat grosir ini menjadi favorit warga yang ingin berbelanja barang berkualitas dengan harga grosir. [http://www.pks.or.id]

Dewan Imbau Pengusaha Membayar THR Pekerja

 

JAKARTA (7/7) – Saat ini, kebutuhan hidup warga Jakarta sangat tinggi, ada momen hari Raya Idul Fitri yang berbarengan dengan Tahun Ajaran Baru, dimana orang tua sibuk mencari sekolah baru dan tentu semua membutuhkan biaya. Anggota DPRD DKI Jakarta Dite Abimanyu yang mewakili daerah pemilihan Jakarta Timur menyoroti tingginya kebutuhan masyarakat Jakarta karena ada dua momen yang jatuh pada bulan Juli tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, dirinya mengimbau kepada para pengusaha untuk memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) kepada pekerjanya karena THR adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.

“Sebagaimana disebut dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Tenaga Kerja No PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan, pembayaran THR wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan,” sebut Dite di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/7).

Sementara itu, masih menurut Dite yang juga Anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan dan pelayanan publik menambahkan, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permenaker 4/1994, pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, mendapatkan sebesar 1 (satu) bulan upah, sementara pekerja yang mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara proporsional.

Dite juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan dan dapat menindak tegas pihak perusahaan yang tidak membayar THR kepada pekerjanya.

“Disnakertrans DKI harus lakukan pengawasan dan menindak tegas perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya kepada pekerja yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkannya,” tegas Dite mengakhiri.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta

Jazuli: Harganas Titik Tolak Keluarga Indonesia untuk Berbenah

JAKARTA (29/6) – Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang bertepatan di bulan Ramadhan, Senin, (29/6) ini, seharusnya bisa menjadi titik tolak bagi keluarga Indonesia untuk terus berbenah, dan juga menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan ketahanan keluarga.

"Hari Keluarga Nasional yang bertepatan dengan Ramadhan ini seharusnya menyadarkan kita betapa pentingnya nilai keluarga," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/6).

Jazuli menjelaskan, sebagai unit terkecil yang menentukan kualitas bangsa, keluarga adalah lembaga utama dan pertama bagi pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM). Bahkan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang akar sejarahnya menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga.

Menurutnya, fondasi pertumbuhan dan perkembangan bangsa haruslah berawal dari keluarga-keluarga yang berkualitas.

"Itu karena keluarga ibarat batu bata bagi pembangunan bangsa," ujar politisi dari daerah pemilihan Banten III itu.

Lebih lanjut Jazuli mengungkapkan, saat ini masih banyak 'pekerjaan rumah' bagi bangsa Indonesia dalam membangun ketahanan keluarga. Diantaranya, rata-rata dalam satu jam terjadi 40 perceraian di Indonesia. Selain itu, masih banyaknya kekerasan, kenakalan remaja, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan pudarnya semangat nasionalisme.

"Itu semua merupakan wajah buruk tentang rapuhnya kondisi keluarga Indonesai," imbuh Jazuli.

Selain itu, masih kata Jazuli, kisah terbaru yakni kasus kematian Angeline di Bali yang menambah daftar permasalahan keluarga Indonesia. Jazuli berharap, semoga ke depan tidak ada lagi keluarga dan anggotanya yang mengalami nasib serupa dengan keluarga Angeline.

"Hal inilah di antara alasan mengapa Fraksi PKS berinisiatif mengajukan RUU Ketahanan Keluarga untuk memperjuangkan keluarga Indonesia yang kuat dan bahagia," pungkas Jazuli. Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

Fraksi PKS Lampung Minta DPRD Segera Sahkan Perda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Bandar Lampung – Anggota Komisi I DPRD Lampung, Mardani Umar berharap Raperda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dapat segera disahkan, mengingat begitu pentingnya penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Hal ini dikatakannya disela-sela Rapat Fraksi PKS di Kantor DPRD Lampung, Senin (29/6).

Menurut Mardani, penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat terkategori masyarakat miskin merupakan upaya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi serta menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses keadilan (acces to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law).

“Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum khususnya pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)” ujar Anggota FPKS alumni Pasca Hukum Undip Semarang.

Mardani juga menyampaikan jika Raperda, setelah dibahas ditingkat komisi kini sudah disampaikan ke Pimpinan DPRD per 22 Juni yang lalu.

Sementara itu, Johan Sulaiman, Pimpinan DPRD menyatakan kebenarannya jika surat dari Pimpinan Komisi I terkait rekomendasi pengesahan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin sudah berada di mejanya.

“Iya surat dari pimpinan Komisi I Nomor 005/13.01/2015 tanggal 22 Juni 2015 telah berada di meja saya. Insya Allah beberapa hari kedepan akan kami tindak lanjuti dengan menjadwalkan mekanisme berikutnya” terang Wakil Ketua IV DPRD Lampung.

Johan yang juga Wakil Ketua PKS Lampung menyampaikan bahwa Raperda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin terdiri dari 13 Bab dan 28 Pasal. Johan menambahkan bahwa ketentuan yang boleh mendapatkan bantuan hukum menurut pasal 1 pada draft raperda yang diusulkan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin. [].

Masih di Jalanan saat Waktu Berbuka? Mampir Saja ke Posko Takjil PKS Jabar

BANDUNG (18/6) – Memasuki bulan Ramadhan 1436 H, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat (Jabar) menggelar posko ta’jil di Aula Kantor DPW PKS Jabar Jalan Soekarno Hatta No. 538 A Bandung.

Ketua panitia Ramadhan DPW PKS Jabar Tetep Abdul Latif menyatakan telah menyediakan 100 paket ta’jil setiap harinya, mulai tanggal 1 Ramadhan sampai tanggal 20 Ramadhan.

“Posko ta’jil ini kami sediakan untuk pengguna jalan yang belum sempat menyiapkan ta’jil untuk berbuka puasa. Bagi para pengguna jalan yang melintas di depan kantor PKS Jabar bersamaan datangnya waktu berbuka puasa silahkan mampir ke posko ini,” katanya, Kamis (18/6/2015).

Lebih lanjut anggota DPRD Fraksi PKS Jawa Barat ini menyatakan bahwa di dalam posko ta’jil ini juga tersedia tempat sholat dan toilet. Rencananya setelah posko ta’jil ini digelar, DPW PKS Jabar juga akan menyediakan posko mudik yang bertempat di Jalan Nagreg dan Mundu Kabupaten Cirebon. Posko ta’jil dan posko mudik ini telah dilaksanakan selama empat tahun berturut-turut.

Sumber: http://jabar.tribunnews.com / http://www.pks.or.id

Proses Sosialisasi Pilkada Belum Menyentuh Hal-Hal Substansif

JAKARTA (17/6) – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan bahwa sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang belum menyentuh hal-hal substansif.

"Sosialisasi Pilkada massif, tapi tidak edukatif. Terutama untuk masyarakat lokal hanya sosialisasi tanggal-tanggal saja," kata Siti Zuhro saat menjadi pembicara di acara Focus Group Discussion (FGD) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di ruang Pleno Fraksi PKS DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (17/6).

Bahkan, dari penentuan tanggal saja, lanjut Siti Zuhro, memunculkan penentangan dari masyarakat.

"Misalnya masyarakat Papua, menolak Pilkada karena Bulan Desember bertepatan dengan bulan perayaan Hari Natal," ujar Siti Zuhro.

Meski begitu, Komisioner KPU Sigit Pamungkas menegaskan bahwa di luar kompleksitas persoalan yang ada, KPU telah siap menyelenggarakan Pilkada, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, maupun dari regulasi.

"Dari ketiga hal tersebut, KPU telah siap 90%, termasuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah di 26 Kabupaten/Kota dan 9 Provinsi," kata Sigit.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Aboebakar Al-Habsyi mengatakan agar Pilkada berjalan sesuai yang diharapkan, perlu dilakukan penajaman materi melalui revisi UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 tersebut.

"Agar adanya jaminan secara politis untuk memastikan bahwa proses demokrasi Indonesia berjalan dengan baik dengan melibatkan seluruh komponen untuk berpartisipasi," ujarnya.

Turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi yang bertajuk "Pro Kontra Revisi UU Pilkada" itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mustafa Kamal dan Pakar Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin. 

 

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI / http://www.pks.or.id/

Ramadhan Tiba, Bergembiralah Atas Kedatangannya -(Video - PKS TV)

 “Inilah bulan yang dinanti-nantikan, untuk itulah saya mengajak seluruh kader dan masyarakat di Kota Medan untuk membesarkan Bulan Suci Ramadhan dan bergembira menyambut kedatangannya,” Azhar Arifin.
 

Adang Sudrajat Lengkapi Formasi Fraksi PKS DPR

JAKARTA (4/6) – Setelah kehilangan kader terbaik yang duduk sebagai anggota Komisi IV DPR RI, yaitu Ma’mur Hasanuddin (Allahu yarham), yang wafat pada 6 April 2015 lalu, kini formasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lengkap kembali setelah digantikan dr. Adang Sudrajat sebagai anggota DPR, yang dilantik pada hari ini, Kamis (4/6).

Adang Sudrajat diangkat menjadi Anggota DPR setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan untuk mengusulkannya menjadi pengganti alm. Ma’mur Hasanuddin yang wafat akibat sakit, mewakili warga di wilayah pemilihannya di Jawa Barat II, yaitu Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Pria kelahiran Ciamis, 23 Oktober 1962 ini, merupakan dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1987. Adang Sudrajat juga dikenal sebagai Avasinolog. Sebagaimana diketahui, Avasinolog adalah sebutan untuk ahli terapi yang menggunakan alat yang terbuat dari logam dengan teknik pentotokan pada bagian tubuh, yang dikembangkan dari metode pengobatan Timur Tengah al-kay (besi yang dibakar).

Banyak berkiprah di dunia kesehatan, Adang Sudrajat masih sempat menyelesaikan pendidikan magister di Sekolah Tinggi Manajemen dan Bisnis Telkom di Bandung, Jawa Barat. Banyak membantu pengobatan masyarakat kecil, Adang yang merupakan salah satu dokter senior di bidang avasin tak ragu memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat luas, tanpa pandang suku, ras, agama, dan golongan.

Selain sebagai praktisi pengobatan, Adang Sudrajat juga tercatat sebagai pengajar di Yayasan Rumah Sakit Politeknik Al-Islam Bandung dan anggota Tim Dokter Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) untuk Gaza, Palestina, di tahun 2009.

Dengan hadirnya dr. Adang Sudrajat, MM. Ini, diharapkan Fraksi PKS DPR RI, dapat lebih berkontribusi untuk bangsa dan negara dalam kerja-kerja kedewanan yang menekankan pada fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

Perkuat Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh

JAKARTA (26/5) - Penelantaran jamaah haji dan umroh bukan persoalan baru di Indonesia. Meskipun cukup sering terjadi dan ramai diberitakan, kasus-kasus serupa masih saja terulang. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah memandang perbaikan regulasi perlu dilakukan terkait penyelenggaran ibadah haji dan umroh.

“Saat ini Komisi VIII tengah menggodok RUU Pernyelenggaran Haji dan Umroh sebagai revisi bagi UU Haji No 13 Tahun 2008. Hal ini menjadi penting dilakukan untuk melakukan perbaikan pelayanan bagi jamaah haji dan umroh, termasuk perbaikan dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi bagi penyelenggara haji khusus dan umroh bermasalah,” kata Ledia dalam siaran persnya, Selasa (26/5).

Ledia mengingatkan animo masyarakat untuk melakukan perjalanan ibadah ke tanah suci cukup tinggi dan bertambah setiap tahun. Sayang, lanjut Ledia, tingginya peminat haji dan umroh justru membuka kesempatan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan semata.

“Kezaliman pada jamaah haji dan umroh ini banyak ragamnya. Mulai dari mereka yang benar-benar memberangkatkan jamaah haji dan umroh tetapi dengan memberikan pelayanan buruk, memberangkatkan tapi melakukan penelantaran jamaah di Arab Saudi, hingga yang benar-benar melakukan penipuan dengan mengumpulkan uang calon jamaah tetapi tidak memberangkatkan sama sekali, atau yang menjalankan praktek money game dengan berkedok arisan, MLM (Multi Level Marketing) hingga investasi haji dan umroh,” papar Ledia.

Khusus untuk ibadah umroh, Legislator dari Fraksi PKS ini menyatakan masyarakat Indonesia perlu memberikan perhatian lebih karena dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2008 hanya terdapat 4 pasal terkait penyelenggaraan umroh, dan belum terdapat klausul mengenai pengawasan, sanksi pidana, serta ketentuan yang bisa menjelaskan bahwa penyelenggaran umroh bukan lembaga keuangan atau investasi.

“Perkembangan sebuah undang-undang memang tergantung pula pada perkembangan situasi sosial kemasyarakatan, termasuk munculnya kasus atau problematika di tengah masyarakat. Oleh karena persoalan penelantaran, penipuan, hingga penyalahgunaan izin lembaga penyelenggara haji umroh marak terjadi, maka memasukkan klausul-klausul pengawasan, sanksi pidana, dan batasan-batasan yang jelas bagi lembaga penyelenggaran haji umroh adalah sebuah kebutuhan,” tutupnya.

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah.

http://www.pks.or.id/

Muzzammil Dorong Pilkada Serentak Berjalan Aman dan Luber

Calon Bupati Pesawaran Almuzzammil Yusuf mendorong pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang berjalan aman dan sesuai asas luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Dirinya menolak adanya intimidasi dan premanisme menjelang maupun saat pilkada berlangsung.

“Kami menolak adanya sikap-sikap premanisme dan intimidasi kepada masyarakat sebab perbaikan ke depan dapat direalisaikan jika hasil pilkada bersih, aman, dan luber,” kata  Anggota DPR/ MPR Fraksi PKS itu dalam agenda Sosialisasi MPR tentang konstitusi di hadapan masyarakat di Desa Trimulyo, Tegineneng, Pesawaran, Minggu (24/5/2015).

Pesawaran merupakan salah satu dari 270 kota/kabupaten se-Indonesia dan salah satu dari 8 kota/kabupaten se-Lampung yang melaksanakan pilkada pada 9 Desember mendatang. Almuzzammil juga mendorong pilkada serentak berlangsung satu putaran. “Berapa pun selisih suara antarpasangan kandidat kepala daerah, siapa pun memiliki suara tertinggi maka pasangan itulah yang menjadi pemenang,” ujar putera tertua Yusuf Djaiz itu.

Sementara itu, di sela-sela agenda sosialisasi konstitusi, tokoh pemuda Pesawaran yang juga Ketua PKS Pesawaran, Zulpiardi mengungkapkan dalam momen Pilkada Pesawaran, PKS mendorong Almuzzammil Yusuf untuk memperbaiki Pesawaran lewat pencalonannya sebagai bupati.

Menurut Zulpiardi, Bang Jamil memiliki kapasitas kepemimpinan dan gagasan perbaikan yang komprehensif. “Kapasitas kepemimpinan yang baik dan gagasan perbaikan yang komprehensif tersebut dijewantahkan Bang Jamil melalui jargon Ayo Perbaiki Pesawaran,” kata Zulpiardi.

Zulpiardi juga menjelaskan bahwa pilihan PKS mendorong Bang Jamil merupakan hasil jajak pendapat kader dan tokoh masyarakat Pesawaran. Gagasan itu disambut baik oleh PKS tingkat kabupaten, provinsi bahkan pusat di Jakarta. “Pilihan Bang Jamil menjadi calon bupati melalui jalan yang panjang, dari usulan kader dan jajak pendapat dari tokoh masyarakat, kemudian kami teruskan ke provinsi dan bahkan  DPP PKS,” kata Zulpiardi. [http://pkslampung.com]

Kebangkitan Nasional Lebih dari Sekedar Nostalgia

DR. M. Hidayat Nur Wahid, MA

• Komisi VIII

 

Jakarta (20/5) - Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai secara konstruktif, jangan sekedar nostalgia, apalagi menghadirkan perilaku destruktif. Oleh karena, tanggal 20 Mei merupakan sebuah hari yang monumental dan fenomenal. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan hal ini di Ruang Komisi VIII DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

“Kita bantu bangsa untuk memahami esensi dan merealisasikan tujuan-tujuan dari Kebangkitan Nasional. Hal ini sangat penting apabila masing-masing dari kita berdaya juang untuk berperilaku kritis serta menghadirkan solusi konstruktif. Inilah bagian terpenting yang perlu dikomunikasikan melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional,” kata Hidayat.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu menjelaskan, saat ini konflik banyak bermunculan di berbagai bidang, mulai di dalam partai politik, antarwarga, hingga antarprofesi. Konflik-konflik tersebut tidak sesuai dengan prinsip kebangkitan nasional serta Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.

“Segala upaya memecah belah bangsa melalui jalur hukum, politik, antarpartai, maupun kekuatan publik, bertentangan dengan prinsip kebangkitan nasional. Upaya negatif ini harus dihindari, karena kebangkitan nasional hanya akan sukses ketika bangsa betul-betul bersatu dalam cinta, demi menghadirkan Indonesia yang lebih baik,” jelasnya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2000-2004 tersebut memaparkan saat ini partainya terus berusaha meningkatkan semangat persatuan dan nasionalisme rakyat Indonesia. Salah satunya melalui pimpinan-pimpinan di lembaga formal, yaitu menyosialisasikan Empat Pilar MPR.

“Di dalam Empat Pilar MPR terdapat Pancasila dan UUD NRI 1945. Di Pancasila ada prinsip Persatuan Indonesia, sedangkan di dalam UUD, ada prinsip tentang NKRI. Apabila kita terus mengawal dan memperjuangkan empat pilar, maka sesungguhnya kita sedang memberikan bingkai yang sangat kuat untuk menjaga bangsa ini tetap bersatu. Insya Allah produk-produk hukum dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip kesatuan Indonesia akan bisa kita koreksi,” paparnya.
Hidayat berharap melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2015, seluruh komponen bangsa menjaga keutuhan cinta terhadap Indonesia, serta tetap berorientasi mengedepankan politik yang menghadirkan ukhuwah (persaudaraan).

“Mari, kita bangkit hadirkan politik yang ta’awun (saling tolong menolong). Keberadaan kita di KMP (Koalisi Merah Putih) pun untuk memaksimalkan peran menghadirkan persatuan dan cinta Indonesia yang lebih kuat,” tutupnya.

Sumber: http://pks.id / http://www.fraksipks.or.id/content/aleg/fraksi/kebangkitan-nasional-lebih-dari-sekedar-nostalgia

PKSTV – Calon Pemimpin harus bisa memahami kondisi rakyat

http://www.pkstv.com/pkstv-calon-pemimpin-harus-bisa-memahami-kondisi-rakyat/

Pepeng 'Jari-Jari', Kader PKS yang Tangguh

JAKARTA (6/5) - Innalillaahi wa inna ilaihi rooji'uun, kabar duka menyelimuti dunia hiburan tanah air. Komedian senior Ferrasta Soebardi alias Pepeng dikabarkan meninggal dunia Rabu (6/5) pukul 10.02 WIB di RS. Puri Cinere, Depok. Komedian yang akrab disapa Pepeng Jari-Jari ini, sudah masuk ruang ICU RS Puri Cinere sejak pukul 02.00 WIB dini hari tadi. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut merasakan duka cita atas kepergian Pepeng, karena ia sendiri tercatat sebagai kader PKS semasa hidupnya.

Banyak kontribusi yang telah diberikan Pepeng dalam dunia hiburan tanah air yang diawali dengan lomba lawak mahasiswa pada tahun 1978 dan berhasil menggaet juara pertama. Lomba itulah yang membawa Pepeng ke dunia hiburan lebih jauh lagi bersama Krisna dan Nana Krip. Pepeng lalu membentuk grup lawak bernama Bahana Joke dan FKR 246. Selanjutnya juga pernah mendirikan grup musik humor Gerak Musik Seloroh (Gmselo).

Pada Pemilihan Umum tahun 2004, Pepeng adalah calon anggota legislatif DPRRI dari PKS di daerah pemilihan Madura, Jawa Timur. Ia pun aktif memberikan motivasi bagi kader-kader PKS semasa sehatnya. Pepeng juga pernah menerima PKS Award kategori Seniman pada tahun 2006 lalu. Pepeng mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan karena selama 10 tahun terakhir setelah diketahui menderita penyakit multiple sclerosis, yaitu penyakit kelainan peradangan pada otak dan sumsum tulang belakang. Meski begitu, selama sakit Pepeng selalu menghadirkan sosok yang tegar, sabar, dan selalu optimistis.

Dua bulan lalu saat Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menjenguk Pepeng di kediamannya di Cinere, Depok, terlihat kesabaran dan ketangguhan yang luar biasa pada sosok Pepeng. Pada kesempatan itu, Jazuli mengatakan, ketangguhan Pepeng dipengaruhi oleh keimanan yang kuat, dan itu yang membuat almarhum begitu tegar.

"Membuat semuanya menjadi ringan tidak ada beban. Bahkan, pepeng bercerita ketika masuk rumah sakit tiba-tiba analisa dokter sudah hilang, dan Pepeng diminta pulang setelah menyadari bahwa nanti semuanya akan kembali kepada keimanannya," ujar Jazuli, usai menjenguk Pepeng di kediamannya saat itu.

Fraksi PKS mengucapkan turut berduka dan berterima kasih atas jasa-jasa Pepeng, dan juga kepribadiannya yang telah dihadirkan selama ini.

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini (kanan) saat menjenguk Pepeng di kediamannya, Cinere, Depok, Kamis (12/3/2015). (Abdoel Rohim)